Network
Berikutnya Zulqoini juga menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi PKB. Diantaranya, harapan Fraksi PKB terkait realisasi anggaran Tahun 2024 tidak menimbulkan defisit anggaran yang cukup tinggi.
"Pemkab Pesibar berharap kerjasama yang baik dengan DPRD Pesibar bisa lebih ditingkatkan dalam rangka keberlangsungan pembangunan Pesibar," kata Zulqoini
Terkait permintaan peningkatan disiplin dan kemampuan kerja ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Kontrak Daerah (TKD), dan permintaan bagi peserta Diklat Pim 4 dan Diklat Pim 3 setiap tahunnya, untuk menyampaikan laporan akhirnya secara presentasi di depan Tim Baperjakat. "Saran tersebut akan menjadi perhatian Pemkab Pesibar," jawabnya.
Untuk pertanyaan tentang jumlah penambahan pendapatan untuk membiayai PPPK dan anggaran gaji yang akan dibayarkan. Menurut Wakil Bupati Zulqoini, untuk penggajian PPPK sesuai dengan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) terkait rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp23.561.775.000.
"Masukan agar peranan dinas terkait untuk lebih memperhatikan pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan yang disebabkan adanya bangunan sekolah yang tidak maksimal, serta mengkroscek hasil dilapangan sebelum dilaksanakan serah terima pekerjaan. Pemkab Pesibar akan menindaklanjuti dan menjadi perhatian kedepan dalam upaya peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pesibar," ucapnya.
"Sedangkan saran agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar menggunakan dan merencanakan kegiatan di Tahun 2024 sesuai dengan kemampuan APBD, dan saran dianggarkannya di Tahun 2024 terkait insentif bagi petugas kesehatan yang melaksanakan tugas pada masa covid pada tahun 2020. Hal tersebut akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Pesibar kedepannya," imbuhnya.
Lebih lanjut terkait pertanyaan tindaklanjut bantuan kendaraan Pemadam Kebakaran (Damkar) dari pemerintah pusat di tahun 2023 dan permintaan dialokasikannya pembelian minimal satu unit mobil damkar. Menurut Wakil Bupati Zulqoini, berdasarkan hasil koordinasi hingga saat ini belum ada bantuan mobil damkar di Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri.
"Yang ada hanya bantuan kendaraan roda dua (R2) yang saat ini sudah diterima kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar)," jelas Zulqoini.
Sedangkan saran terkait netralitas ASN, menjelang tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan. Diterangkannya, Pemkab Pesibar telah mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pesibar ntuk menjaga integritas dan profesionalisme serta tidak melakukan politik praktis. Hal tersebut dilaksanakan melalui Surat Edaran (SE) Bupati Pesibar Nomor: 100/4015/01/2023 tanggal 17 oktober 2022 tentang netralitas ASN. Sebagai tindak lanjutnya, Pemkab Pesibar akan mengkoordinasikan perihal netralitas ASN ke BKPSDM serta Inspektorat untuk melakukan pengawasan khusus. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum Fraksi Demokrat poin empat," jelasnya.
Sementara pertanyaan terkait gaji aparatur pekon sejak Januari hingga Desember Tahun 2023, yang jika belum dianggarkan agar dimasukan dalam APBD Murni 2024 bersamaan dengan anggaran gaji di tahun yang sama bila tidak menyalahi. "Hal tersebut telah menjadi perhatian Pemkab Pesibar dengan telah dianggarkan," sambungnya Wakil Bupati.
Ia juga menjawab pertanyaan tentang peningkatan administrasi pemerintahan di 11 kecamatan se-Pesibar, bahwa anggaran untuk pelaksanaan unsur kewilayahan pada RAPBD Tahun 2024 sebesar Rp9.991.399.800, mengalami kenaikan sebesar Rp155.999.800, dibanding anggaran untuk kegiatan yang sama pada Tahun 2023 yang hanya sebesar Rp9.835.400.000.
