Network
WAKTU LAMPUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sgera mendata Barang Milik Daerah (BMD), seperti tanah, kendaraan, serta rumah dinas.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki komitmen dalam mempercepat dan menyelesaikan sertifikasi BMD di tahun 2025. Termasuk penertiban BMD sesuai dengan potensi permasalahan masing-masing daerah.
"Bagaimana mengoptimalisasi pemanfaatan, bagaimana memulihkan dari penguasaan pihak ketiga, tumpang tindih dan penyelesaian BMD ketika pemekaran, serta pencegahan atau penyalahgunaan BMD," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Brigjen Pol. Yudhiawan Wibisono dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Diseminasi Pedoman MCP Tahun 2023 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, di Ballroom Hotel Radison, Kota Bandar Lampung, Selasa (4/4/2023).
Yudhiawan menyebutkan bahwa pengelolaan BMD masuk dalam 8 area intervensi yang menjadi fokus MCP di tahun 2023. Tujuh lainnya adalah, Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengawasan APIP, Manajemen Aset Daerah, dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Tata Kelola Desa.
Ke-8 area intervensi tersebut merupakan sinergi pencegahan korupsi terintegrasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada 8 area intervensi tersebut.
