Network
"Kami berharap OPD sektor pertanian lebih proaktif berkonsultasi dan mencari peluang anggaran di provinsi dan pusat. Semoga tahun mendatang akan lebih baik lagi," tuturnya.
Seperti diketahui, Anton Cabara Ma'as, menilai arah kebijakan Pemkab Lampung Barat 2023 kurang berpihak ke sektor pertanian.
Padahal, menurut Anton, sebagian besar masyarakat kabupaten dengan akronim Lambar ini mengantungkan perekomiannya dari sektor pertanian dan perkebunan.
"Kita semua tau kalau Masrakat Lampung Barat ini mencapai 90 persen lebih adalah masarakat petani. Namun dalam hal ini saya merasa heran kenapa arah kebijakan pembangunan, hanya mengarah kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara pertanian terkesan tak dihiraukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat," kata Anton, Minggu, 29 Januari 2023.
Baca Juga: MPP Segera Hadir Layani Perizinan Masyarakat Lampung Tengah
Penilaian Anton itu merujuk pada kebijakan unum APBD Lampung Barat tahun 2023.
"Bisa kita lihat dari arah kebijakan umum dana APBD TA 2023. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura (DTPH), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Perikanan (Diskan), dan Dinas Ketahanan Pangan, nyaris tidak diberi ruang untuk melakukan pembangunan di masing-masing unit kerjanya," ujar dia tanpa menyebut dengan rinci.
Bahkan, katanya melanjutkan, ada beberapa bidang di empat satker itu tak disokong keuangan dalam menjalankan kegiatan.
"Ada bidang yang tanpa kegiatan sama sekali di tahun anggaran 2023 ini. Dalam hal ini mari kita pertanyakan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Barat, apakah tidak keliru perencanaan yang demikian. Mestinya untuk meningkakan hasil dan mutu pertanian di kabupaten ini perlu sentuhan pemerintah," kata dia.***
