Network
WAKTU LAMPUNG - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat, Agustanto Basmar menjawab kritikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Rakyat (FR) Lampung Barat, Anton Cabara Ma'as yang menilai arah kebijakan pemkab pada 2023 kurang berpihak ke sektor pertanian.
Kaban Agustanto bahkan berterimakasih atas kritikan ketua organisasi non-pemerintah (Ornop) di Bumi Beguai Jejama itu.
Eks kepala Dinas Pekebunan Lampung Barat ini menganggap kritikan tersebut sekaligus masukan yang disebutnya konstruktif.
Baca Juga: Ornop Nilai Arah Kebijakan Pemkab Lampung Barat tak Berpihak Sektor Pertanian
Menurut Kaban Agustanto, pihaknya menyadari sektor pertanian punya andil besar dalam membangun perekonomian di Lampung Barat, bahkam mencapai 47 pesen.
Kendati begitu, kondisi keuangan memaksa pihaknya mengambil kebijakan untuk menunda terlebih dahulu alokasi ke sektor pertanian.
"Kami sadar bahwa Lambar memiliki potensi besar di sektor pertanian, bahkan 47 persen ekonomi kita ditopang sektor ini. Tapi kondisi keuangan negara yang berdampak pada keuangan daerah memaksa kami harus mendahulukan urusan wajib pelayanan dasar, untuk memenuhi kewajiban Standar Pelayanan Minimal (SPM)," ujarnya.
Dia berharap, perangkat daerah sektor pertanian mencari peluang di Pemprov Lampung maupun pusat.
Baca Juga: Anggaran Pembangunan Islamic Center Lamteng Ditambah Rp11 M
"Kami berharap OPD sektor pertanian lebih proaktif berkonsultasi dan mencari peluang anggaran di provinsi dan pusat. Semoga tahun mendatang akan lebih baik lagi," tuturnya.
Seperti diketahui, Anton Cabara Ma'as, menilai arah kebijakan Pemkab Lampung Barat 2023 kurang berpihak ke sektor pertanian.
Padahal, menurut Anton, sebagian besar masyarakat kabupaten dengan akronim Lambar ini mengantungkan perekomiannya dari sektor pertanian dan perkebunan.
"Kita semua tau kalau Masrakat Lampung Barat ini mencapai 90 persen lebih adalah masarakat petani. Namun dalam hal ini saya merasa heran kenapa arah kebijakan pembangunan, hanya mengarah kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara pertanian terkesan tak dihiraukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat," kata Anton, Minggu, 29 Januari 2023.
Baca Juga: MPP Segera Hadir Layani Perizinan Masyarakat Lampung Tengah
Penilaian Anton itu merujuk pada kebijakan unum APBD Lampung Barat tahun 2023.
"Bisa kita lihat dari arah kebijakan umum dana APBD TA 2023. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura (DTPH), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Perikanan (Diskan), dan Dinas Ketahanan Pangan, nyaris tidak diberi ruang untuk melakukan pembangunan di masing-masing unit kerjanya," ujar dia tanpa menyebut dengan rinci.
Bahkan, katanya melanjutkan, ada beberapa bidang di empat satker itu tak disokong keuangan dalam menjalankan kegiatan.
"Ada bidang yang tanpa kegiatan sama sekali di tahun anggaran 2023 ini. Dalam hal ini mari kita pertanyakan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Barat, apakah tidak keliru perencanaan yang demikian. Mestinya untuk meningkakan hasil dan mutu pertanian di kabupaten ini perlu sentuhan pemerintah," kata dia.***
