Network
WAKTU LAMPUNG - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Rakyat (FR) Lampung Barat, Anton Cabara Ma'as, menilai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat 2023 kurang berpihak ke sektor pertanian.
Padahal, menurut ketua organisasi non-pemerintah (Ornop) itu, sebagian besar masyarakat kabupaten dengan akronim Lambar mengantungkan perekomiannya dari sektor pertanian dan perkebunan.
“Kita semua tau kalau Masrakat Lampung Barat ini mencapai 90 persen lebih adalah masarakat petani. Namun dalam hal ini saya merasa heran mengapa arah kebijakan pembangunan hanya mengarah ke sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara pertanian terkesan tak dihiraukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” kata Anton, Minggu, 29 Januari 2023.
Baca Juga: Anggaran Pembangunan Islamic Center Lamteng Ditambah Rp11 M
Penilaian Anton itu merujuk pada kebijakan unum APBD Lampung Barat tahun 2023.
“Bisa kita lihat dari arah kebijakan umum dana APBD TA 2023. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura (DTPH), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Perikanan (Diskan), dan Dinas Ketahanan Pangan, dibebaskan tidak diberi ruang untuk melakukan pembangunan di unit masing-masing semuanya," ujar dia tanpa menyebut dengan rinci.
Selain itu, katanya melanjutkan, ada beberapa bidang di empat satker yang tidak bisa dipisahkan dari keuangan dalam menjalankan kegiatan.
Baca Juga: Pemkab Mesuji bakal Bangun Masjid Senilai Rp1 M: Swadaya Satker
"Ada bidang yang tanpa kegiatan yang sama sekali di tahun anggaran 2023 ini. Dalam hal ini mari kita tanyakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Barat, apakah tidak ada perencanaan yang demikian. Mestinya untuk meningkakan hasil dan mutu pertanian di kabupaten ini perlu menyentuh pemerintah," kata dia.
