Network
Ada sejumlah alasan pihaknya tetap memertahankan keberadaan TKD di Pesisir Barat. Di antaranya, TKD masih memiliki peranan yang cukup besar dalam kelangsungan kinerja pemerintahan Pemkab Pesibar, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang administrasi yang merupakan jumlah terbanyak TKD.
Dari Jumlah 2.700 TKD di Pesisir Barat sekitar 1.500 di antaranya ditempatkan di bidang administrasi mulai dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga yang ditugaskan di tingkat kecamatan, dan kelurahan.
Artinya, jika tenaga honorer di dihapus pada November mandatang bakal berpengaruh dengan kelangsungan jalannya roda pemerintahan, utamanya di ruang lingkup pemkab dengan akronim Pesibar itu.
"Jika memang TKD dihapuskan, pasti akan berpengaruh karena memang sejauh ini terbatasnya jumlah PNS di Pesibar disiasati dengan pengangkatan TKD oleh Bupati Pesibar. Cara tersebut terbukti cukup efektif dalam upaya memaksimalkan kinerja," ujarnya.
Baca Juga: 5 Satpol PP Ikut Aksi di KemenPAN-RB dan Kemendagri Bawa Aspirasi 108 Honorer Lampung Utara
Menurutnya, keberadaan tenaga honorer atau istilah TKD di Pesibar, disebut telah dikaji pemerintah pusat dan diakui keberadaannya cukup diperlukan.
Namun, terkait kemungkinan TKD diperpanjang hingga ke tahun anggaran selanjutnya, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan instruksi resmi dari pemerintah pusat.
"Sampai saat ini belum ada instruksi atau petunjuk resmi terkait perpanjangan TKD. Khusus untuk Tahun Anggaran 2023, TKD Pesibar hanya sampai pada Oktober mendatang," ungkapnya.
