Network
WAKTU LAMPUNG - Aktivitas dan keberadaan minimarker yang diduga melanggar peraturan bupati (Perbup) Pesawaran, Provinsi Lampung turut menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Endro Suswantoro Yahman.
Anggota DPR RI 2019-2024 asal Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Dapil Lampung 1 itu, Sabtu, 23 Maret 2034, mendesak DPRD Kabupaten Pesawaran untuk memanggil mitra kerjanya di eksekutif atau yang mengekuarkan izin untuk minimarket yang ternyata nakal, diduga melanggar Perbup.
Dikatakan, baik perda atau perbup adalah produk hukum. Pelanggaran hukum adalah masalah serius dan harus cepat ditangani.
''Jadi harus didalami dalam rapat kerja kenapa terjadi pelanggaran," ujar Endro.
Ditambahkan Endro, jika sifatnya urgent dan serius kasusnya dirinya mendorong untuk dibuatkan pansus lintas komisi agar pedagang kecil bisa terbela.
"Kalau butuh pendalaman buat pansusnya, kalau ada pelanggaran produk hukum kan parah namanya," kata Endro.
Endro menilai kalau ada pelanggaran jam operasional dari minimarket berdampak buruk kepada pedagang kecil.
"Pasti orang memilih beli di minimarket, kan bisa dihitung kerugian pedagang kecilnya, masa mau nunggu pedagang kecil demo baru ambil sikap," sesalnya.
"Jika ada tuntutan dari masyarakat bisa saja minimarket dikenalan sanksi hingga penyegelan izin operasional," pungkasnya.
