Network
Jika hal ini terjadi, kata Wagiyo, proses hukum berikutnya harus dilakukan oleh pihak leasing adalah melaporkan pemberi fiducia ke polisi dengan dugaan melakukan penggelapan Objek Jaminan Fiducia. Hal ini dilakukan jika pemberi fiducia tidak mau menyerahkan Objek Jaminan Fiducianya.
"Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan hukum baru, walaupun dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama," ucapnya.
Wagiyo menilik pengalamannya yang sudah tiga puluh tahun lebih menangani masalah kredit macet di berbagai perusahaan leasing. Menurutnya, semua pihak harus bisa melihat permasalahan yang ada dengan jernih sehingga tidak menimbulkan presepsi yang tidak benar di masyarakat.
"Dan tentunya dengan kejadian ini kita bisa melihat dan belajar sehingga tidak terjadi peristiwa yang sama dikemudian hari," ujar Litigasi Manager di PT SGMW Multifinance Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Wuling Finance tersebut.
Wagiyo memaparkan bahwa permasalahan eksekusi jaminan fidusia sebenarnya tidak akan terjadi jika para pihak menyadari dan taat pada isi perjanjian kredit. Masalah muncul biasanya karena ada pihak yang tidak fair dan tidak menghargai isi perjanjian kredit yang telah dibuatnya.
“Debitur biasanya menggunakan alasan untuk bisa mengulur waktu agar tetap bisa menggunakan jaminan fidusia dan bahkan ada juga pihak debitur yang nakal pada saat penerima fidusia akan mengambil objek jaminannya karena debitur wanprestasi ternyata objek jaminan dimaksud sudah tidak ada ditempat debitur,” ujarnya.
Padahal, lanjut Wagiyo, pada pasal 30 Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, menyebutkan “Pemberi fiducia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”
