Network
WAKTU LAMPUNG - Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung memberi masukan dan catatan di rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban Bupati pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, Kamis, 20 Juni 2024.
Sejumlah fraksi yang menyampaikan masukan dan catatat dalam rapat paripurna yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD dan dipimpin langsung Ketua DPRD, Agus Cik, serta ikut dihadiri Wakil Bupati, A Zulqoini Syarif tersebut, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Indonesia Raya, dan Fraksi Golkar-Perindo.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Erwin Gustom, pertama memberikan pandangan kepada Pemkab Peisir Barat (Pesibar) tentang prinsip Anggaran Berimbang, sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah, pola penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebaiknya dilakukan dengan prinsip Anggaran Berimbang. Hal itu bertujuan untuk memudahkan perencanaan belanja sesuai dengan pendapatan dan terhindar dari kemungkinan defisit anggaran pada setiap tahun anggaran.
"Kedua, pihaknya berharap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat dijadikan sebagai kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik lagi," kata Erwin Gustom.
Selanjutnya pandangan ketiga, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti banyaknya terjadi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak atas paket pekerjaan gedung dan bangunan kantor, jalan, dan jembatan. Keempat, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar agar berpihak terhadap masyarakat petani dengan dilakukannya terhadap sarana dan prasarana pertanian seperti bendungan dan irigasi yang mengalami kerusakan seperti Bendungan Way Bambang Kecamatan Bangkunat, Bendungan Way Mulang Maya Kecamatan Ngaras dan bendungan lain di Pesibar.
"Kelima, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada TAPD agar dalam penyusunan perencanaan APBD lebih mempertimbangkan potensi daerah dan perhitungan yang matang,rasional dalam menetapkan APBD agar tidak terlalu jauh selisih antara target dengan realisasi," tambah Erwin Gustom.
"Keenam, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar Bupati memberikan ruang waktu yang cukup sesuai dengan waktu dan tahapan serta sesuai peraturan dan perundang-undangan tentang pembahasan LPj serta menyampaikan LHP BPK kepada DPRD tepat waktu, sehingga dapat dibahas di tingkat fraksi terkait dengan temuan BPK," tandasnya.
Sementara itu pandangan Fraksi PKB disampaikan Riza Pahlevi yakni pertama Fraksi PKB merespon positif realisai anggaran di Tahun 2023 sebesar Rp.768.698.593.890,77 dari target pendapatan sebesar Rp858.153.933.786,00, meski realisai tersebut
menurun dari realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp769.761.549.332,99. Kedua, terkait target PAD di Tahun 2023 sebesar Rp127.489.995.541,00 dengan realisasi PAD tersebut sebesar Rp36.026.850.720,77, angka tersebut mengalami peningkatan dibanding
realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp29.045.920.662,99.
"Sebab itu Fraksi PKB menyarankan kepada TAPD agar tidak terlalu tinggi merencanakan target PAD pada tahun berikut, sehingga tidak terlalu jongklang antara perencanaan dengan realisasi tahun berjalan," ucap Riza Pahlevi.
Ketiga, Fraksi PKB meminta penjelasan terhadap TAPD terkait sumber gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pesibar. Mengingat dalam pembahasan anggaran Tahun 2023 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp35 Milyar setelah evaluasi APBD di tingkat Provinsi Lampung yang merupakan diluar APBD yang sudah disepakati pada saat itu.
Keempat, Fraksi PKB mempertanyakan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023 hingga 2024 lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
