Network
WAKTU LAMPUNG - Perhatian masyarakat masih tertuju pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah mencuatnya kasus harta fantastis Rafael Alun Trisambodo, Kepala Biro Umum di Ditjen Pajak, sebesar Rp 56,1 miliar. Namun, Rafael telah dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhir pekan lalu (27/2/2023).
Menurut Akademisi UMITRA Indonesia Andi Surya berlarut-larutnya masyarakat menyorot kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David, tidak lain karena latar belakang gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo. Bagaimana mungkin seorang PNS pejabat eselon II bisa memiliki harta hingga Rp 56,1 miliar dengan berbagai kendaraan mahal serta rumah mewah diberbagai lokasi, belum lagi perilaku hedon istri dari Rafael yang kerap memamerkan kemewahan dalam media sosial.
Lagi-lagi, lanjut Ketua ABP-PTSI Wilayah Lampung itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati geram melihat video dan foto Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dan sejumlah karyawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengendarai motor besar atau motor gede (moge) viral di media sosial (medsos). Sri Mulyani meminta agar klub moge BlastingRijder DJP dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan sumber kekayaan pegawai DJP, (22/2/2023).
Rakyat Kesal
Rakyat dibuat kesal, karena rakyat diwajibkan bayar pajak dengan segala konsekwensi terhadap kewajiban tersebut. Kekesalan rakyat bukan karena kewajiban pajak yang harus dipenuhi tetapi rakyat kesal karena menduga banyak terjadi penyelewengan dalam proses penarikan pajak. Sudah menjadi rahasia umum jika terdapat dugaan kongkalikong antara wajib pajak dengan oknum petugas pajak, perilaku koruptif.
Dugaan kongkalikong inilah yang menjadi relasi kekesalan rakyat dengan apa yang terjadi dalam kasus Mario Dandy yang kerap mempertontonkan kemewahan di media sosialnya. Mungkin bukan karena tindakan penganiayaan Mario terhadap David, tetapi latar hedonisme itulah penyebab rakyat kesal.
Rakyat susah-susah bayar pajak tetapi oknum aparat pajak hidup mewah bagai sultan, padahal jika ditilik dari penghasilan tidak mungkin aparat PNS bisa memiliki sekian rumah mewah dengan berbagai kendaraan mahal di dalamnya.
