Network
WAKTU LAMPUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan memimpin rapat bersama stakeholder transportasi udara, pekan ini. Hal itu buntut sektor tersebut menjadi penyumbang tertinggi inflasi nasional pada bulan April.
Kepastian itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Senin 15 Mei 2023. Rakor diikuti seluruh pemerintah daerah. Asisten Perekonomian & Pembangunan Lampunv Kusnardi mengikutinya dari Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Mendagri mengungkapkan dua kelompok yang memiliki andil menyumbang inflasi tertinggi pada inflasi nasional bulan April 2023 sebesar 4,33 persen (year of year/yoy). Yaitu kelompok transportasi (1,45), khususnya transportasi udara, dan kelompok makanan minuman dan tembakau (1,20).
Guna mengendalikan inflasi pada kelompok transportasi udara (administered price), Mendagri menyebutkan bahwa diperlukan langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengatur agar tiket kargo udara bisa diturunkan.
"Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden mengenai hal ini, karena daerah memang akan sulit untuk mengatasi hal ini sendiri. Ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat," kata Tito Karnavian
"Beliau (Presiden) akan memimpin rapat di minggu ini dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan transportasi udara, dengan target menurunkan harganya," kata Tito lagi.
Selain kelompok transportasi, kelompok yang memiliki andil penyumbang inflasi nasional tertinggi pada April 2023 adalah kelompok makanan minuman dan tembakau. Guna mengendalikan inflasi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring secara kontinu.
"Karena ini adalah kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, supaya perubahannya jangan sampai terjadi kenaikan signifikan," kata Mendagri.
Selain itu, Sekretaris Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy dalam kesempatannya meminta pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi APBD. Antara lain terkait pengendalian ketersediaan dan stabilisasi pangan untuk kemampuan penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah (GPM), dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta pengendalian inflasi akibat komoditas pangan (volatile food).***
