Network
WAKTU LAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung menilai, kotak suara Pemilu 2024 tak tersegel di Sekretariat PPK Way Khilau lantaran dibuka oknum PPS diyakini tak berdampak atau tak menyebabkan pemungutan suara ulang (PSU).
Menurut Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino, Sabtu, 17 Februari 2024, kotak suara itu tak tersegel lantaran kesalahan prosedur, lantaran memasukkan form C1. C1 itu sejatinya dari awal dimasukkan ke kotak suara sebelum disegel.
Dia berpendapat kesalahan prosedur tersebut tidak menyebabkan pemungutan suara ulang (PSU).
Sebab, menurutnya, PSU dilakukan disebabkan kerusakan surat suara di TPS, penghitungan di tempat yang gelap, saksi-saksi tidak bisa mengakses. ''Itu baru bisa direkomendasikan PSU,'' ujarnya.
"Kalaupun harus PSU itu harus rekomendasi di PPS, Panwascam, P-TPS dan itu ranah Bawaslu," ujarnya.
Dirinya menjelaskan, menurut aturan KPU, setiap tahapan dalam pemilu, termasuk penghitungan suara dan rekapitulasi, harus dilaksanakan dengan cermat dan terbuka.
"Proses ini dimulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan diawasi oleh saksi dan pemantau pemilu untuk menjamin keadilan dan keakuratan hasil," katanya.
Sebelumnya, Yatin membenarkan ada kotak suara Pemilu 2024 yang tak tersegel di Sekretariat PPK Way Khilau seperti dalam video yang beredar.
Baca Juga: KPU Pesawaran Lampung Benarkan Ada Kotak Suara tak Tersegel, Ini Alasannya
Diketahui, sebelumnya, Sabtu, 17 Februari 2024 beredar video yang menunjukkan sejumlah kotak suara tak tersegel, bahkan beberapa di antaranya terbuka.
Hal itu menimbulkan spekulasi, hingga potensi kerawanan dalam proses penghitungan rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu 2024.
Menurut Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino, pihaknya telah melihat melihat langsung kondisi kotak suara itu di lapangan.
Dikatakan, kotak suara tak tersegel dan dapat dibuka sebelum pleno digelar terjadi lantaran ada kesalahan prosedur.
"Benar telah terjadi pembukaan kotak suara namun itu dilakukan karena terjadi kesalahan pada saat memasukkan dokumen salinan C1 hasil pemungutan suara yang seharusnya dimasukkan ke dalam kotak suara Presiden. Memang seharusnya pembukaan kotak suara dilakukan saat pleno jadi memang terjadi kesalahan prosedur," kata Yatin, saat dihubungi Sabtu 17 Februari 2024.***
Laporan: Apriyansyah
