Network
Selebihnya, ditransfer ke 15 kabupan kota di Lampung. Setiap kabupaten kota menerima DBH sawit dengan angka bervariasi. Terbesar Kabupaten Mesuji: Rp8,6 miliar di tahun 2023 dan 7,6 miliar di tahun 2024.
Sementara terkecil diterima Kota Metro, yakni Rp1,8 miliar di tahun 2023 dan Rp3,9 di tahun 2024. Rincian untuk pemprov dan 15 kabupaten kota di Lampung dapat dilihat dibagian akhir artikel ini.
Baca Juga: PAD Lampung Barat Hangus Setengah Miliar Lebih, Dipicu Perda Molor
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, meminta kepala daerah penerima DBH Sawit menggunakan anggaran itu untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta keperluan kegunaan lainnya yang menunjang pembangunan di daerah.
"Seluruh keputusan itu sudah ada di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2022 mengenai APBN Tahun Anggaran 2023 dan Perpres No 130 Tahun 2023 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023," kata Menteri Sri Mulyani.
Menteri Sri Mulyani juga menjelaskan sumber DBH Sawit yang didapat dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit.
Untuk besar porsi DBH sawit sendiri minimal empat persen serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
"Untuk pembagian ke daerah yang mendapat DBH sawit satu provinsi akan mendapatkan 20 persen dari DBH yang minimal empat persen tersebut dan kabupaten kota penghasil 60 persen sedangkan kabupaten kota berbatasan sebanyak 20 persen," katanya seperti dikutip Waktu Lampung Online.
"Usulan diterapkan batas minimum per daerah untuk Tahun Anggaran 2023, yaitu setiap daerah akan mendapatkan 1 miliar per daerah sebab jumlah dan harga dari pungutan ekspor dan bae keluar bergantung pada harga dan tarif," kata Menteri Sri Mulyani.
