Network
WAKTU LAMPUNG - Media sosial dihebohkan dengan unggahan sebuah akun Twitter yang menunjukkan paket cetak undangan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung senilai Rp80 juta.
Pengunggah paket tersebut menyimpulkan bahwa nilai anggaran cetak undangan berarti hampir senilai Rp1 juta per lembar jika jumlah anggota DPRD Provinsi Lampung yang diundang hanya berjumlah 85 orang, apakah benar?
Jumlah anggota DPRD terpilih Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum 2019 berjumlah 85 orang dengan rincian 19 kursi PDIP, 11 kursi Gerindra, 10 kursi Demokrat, 10 kursi Golkar, 9 kursi NasDem, 9 kursi PKB, 9 kursi PKS, 7 kursi PAN, dan 1 kursi PPP.
Waktulampung.com mengutip penelusuran Pikiran-rakyat.com dari laman LPSE Pemprov Lampung. Ditemukan paket dengan kode 21270121 dengan nama paket Cetak Undangan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam Memperingati Hari Jadi Provinsi Lampung Ke-59 Tahun 2023.
Dalam paket tersebut tercantum pagu paket Rp80.000.000 dengan nilai HPS Paket sama. Artinya tidak ada revisi anggaran dalam pengajuan cetak undangan seharga Rp1 juta per lembar tersebut.
Dalam keterangan pekerjaan LPSE Pemprov Lampung disebutkan bahwa Undangan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Lampung Ke-59 dicetak sebanyak 4.000 lembar dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Amplop kartu undangan ukuran 220 mm x 170 mm
2. Kartu undangan dan amplop cetak berwarna
3. Berlogo dan tulisan DPRD Provinsi Lampung berwarna
4. Bahan kingstruk atau art paper 210g.
Penjelasan mengenai spesifikasi itu juga sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Agus Setiawan pada 23 Februari 2023.
Diketahui, DPRD Lampung menggelar rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-59 Provinsi Lampung pada Sabtu 18 Maret 2023. Adapun tema Hari Jadi yang diusung adalah Lampung Bersinergi, Lampung Berprestasi. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta wakilnya Chusnunia Chalim, Kapolda Lampung, Korem, Kodim, dan Perwakilan Anggota DPR RI.
Selain itu, kegiatan ini juga turut dihadiri Unsur Forkopimda provinsi, bupati/wali kota, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi buruh, serta tamu undangan lainnya.
Hingga berita ini turun, pihak Sekretariat DPRD Lampung belum berhasil dikonfirmasi mengenai unggahan tersebut.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung Slamet Riyadi menyampaikan bahwa hal tersebut sepenuhnya kewenangan ada di sekretariat dewan.
"Bukan di kami, tapi khusus di dewan. Melihat pagunya, itu penunjukan langsung," ujarnya, Kamis (23/3/2023) siang. ***
