Network
"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri," katanya saat berada di Ponpes Manbaul Hikmah, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.
"Itu lah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi 'conflict of interest'," ujarnya.
Ganjar Pranowo juga menyinggung soal banyaknya pejabat yang menurutnya kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja. "Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ucapnya.
Terkait dengan saran tersebut, Ganjar Pranowo pun telah membicarakannya dengan Mahfud MD dan tim. Ia mendorong adanya kebijakan agar peraturan yang memperbolehkan para pejabat sekelas wali kota dan menteri tak harus mundur jika maju Pilpres itu bisa diubah.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno meminta Gibran mundur dari jabatannya sebagai wali kota Surakarta.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu dinilai tidak optimal dalam bekerja sebagai wali kota, salah satunya karena sering mengambil cuti untuk kampanye.
Meski demikian, dia menyadari tidak ada regulasi yang mengharuskan Gibran mundur dari jabatannya karena regulasi terbaru menyebut pejabat daerah yang maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak harus mundur.
"Kalau pendapat saya, cuti beberapa kali menyebabkan terganggunya aktivitas pemerintahan. Jadi, menurut saya lebih baik Mas Wali (Gibran) mundur, walaupun di aturan memang tidak diharuskan mundur," kata Sukasno.***
Sebagian artikel ini telah terbit di Pikiran-rakyat.com dengan judul: Ganjar Sarankan Pejabat Negara Mundur Jika Maju Pilpres 2024: Termasuk Pak Mahfud MD
