Network
WAKTU LAMPUNG - Langkah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Kongres Luar Biasa (KLB) dinilai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai upaya pencegalan pencapresan Anies Baswedan pada 2024.
Seperti diketahui, KLB Partai Demokrat kontra AHY digelar di The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat, 5 Maret 2021 silam.
Saat itu, KLB kontra AHY tersebut menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat masa bakti 2021-2025.
Singkatnya, kedua belah pihak kemudian mengambil langkah konstitusi, dan selalu dimenangkan kubu AHY.
Bahkan AHY menyebut skor kemenangan pihaknya kontra kubu KSP Moeldoko, 16-0.
Baca Juga: Durasi Kampanye 75 Hari, PDIP Siap Menuju Pemilu 2024
"Kita Yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP moeldoko dan kawan-kawannya," kata AHY, Senin, 3 April 2023, seperti dilansir dari Pikiran-rakyat.com.
Pernyataan itu berkaitan dengan langkah PK kubu KSP Moeldoko. Selain itu, AHY menilai langkah Moeldoko dkk merupakan bagian dari upaya pencegalan pencapresan Anies Baswedan.
Alasan AHY, PK diajukan sehari setelah Partai Demokrat resmi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
"Saudara-saudara sekalian KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum commander scope berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu, tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan," ujarnya.
Baca Juga: Heboh!! Pemilu 2024 Ditunda, Begini Klarifikasi PN Jakarta Pusat
Tidak hanya itu, AHY juga mengklaim bahwa Forum commander scope juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan, tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Sebab, Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini.
"Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap dalam peradilan, ada celah untuk masuknya intervensi politik," ujarnya.
"Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Moeldoko ini, maka keadilan hukum dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah," kata AHY. ***
