Network
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, meminta kepala daerah penerima DBH Sawit menggunakan anggaran itu untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta keperluan kegunaan lainnya yang menunjang pembangunan di daerah.
"Seluruh keputusan itu sudah ada di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2022 mengenai APBN Tahun Anggaran 2023 dan Perpres No 130 Tahun 2023 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023," kata Menteri Sri Mulyani.
Menteri Sri Mulyani juga menjelaskan sumber DBH Sawit yang didapat dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit.
Untuk besar porsi DBH sawit sendiri minimal empat persen serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
"Untuk pembagian ke daerah yang mendapat DBH sawit satu provinsi akan mendapatkan 20 persen dari DBH yang minimal empat persen tersebut dan kabupaten kota penghasil 60 persen sedangkan kabupaten kota berbatasan sebanyak 20 persen," katanya seperti dikutip Waktu Lampung Online.
"Usulan diterapkan batas minimum per daerah untuk Tahun Anggaran 2023, yaitu setiap daerah akan mendapatkan 1 miliar per daerah sebab jumlah dan harga dari pungutan ekspor dan bae keluar bergantung pada harga dan tarif," kata Menteri Sri Mulyani.
Berikut Tabel DBH Sawit di Provinsi Lampung Tahun 2023
Total Pemerintah Provinsi Lampung 97.376.947.000
Pemerintah Provinsi Lampung
19.666.494.000
Penerima DBH Sawit Kabupaten Kota di Lampung
