Network
Lutfi menyebutkan saat Ini sudah pertengahan tahun 2023. Sementara kegiatan tersebut pada 2021 dan 2022. Jika kegiatan tersebut ada temuan, pasti pihak BPK sudah memberikan teguran atas LHP kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menggandeng tenaga ahli dari Universitas Bandar Lampung (UBL) tersebut.
Dirinya juga sudah mencoba mencari informasi dari uji laboratorium 94 paket proyek tersebut. Bahwa Inspektorat Lampung Utara dapat memulihkan keuangan negara sebesar Rp2,4 miliar atas pemulangan dana rekanan kontraktor pada proyek 2018.
"Jadi saya berpikir logika saja, dimana letak kerugian negaranya? Informasi yang saya dapat juga bahwa belum semua rekanan kontraktor proyek 2018 memulangkan kerugian negara tersebut," kata Lutfi.
Karena itu, Lutfi mengingatkan jangan sampai kasus Inspektorat berlatar belakang ketersinggungan atau ada unsur politik. Sebab, menjadi preseden tidak baik bagi keberlangsungan roda pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.
"Jangan terkesan para jaksa ini memaksakan kasus itu untuk dan mengkriminalisasi pihak Inspektorat yang sudah susah payah bekerja memulihkan keuangan negara. Atau jangan - jangan kasus tersebut sengaja dibuat untuk menutupi kasus-kasus yang mandek agar publik teralihkan perhatiannya," ujar Lutfi.
Politisi Golkar Ini juga menambahkan, seharusnya Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat) bersinergi untuk menjalankan amanat Pemerintah Pusat agar fokus untuk bersama-sama memulihkan keuangan atau aset negara serta pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Bukan malah mencari-cari kesalahan pihak Inspektorat.
