Network
Demi memberikan contoh baik, Sri Mulyani mendesak seluruh pegawai Kemenkeu untuk menyerahkan LHKPN tahun 2022 lebih awal, yakni akhir Februari 2023. Adapun tenggat waktu penyerahan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Maret 2023.
Sebanyak 97,49 persen atau 31,375 wajib LHKPN di Kemenkeu sudah melaporkannya per Selasa pagi, 28 Februari 2023. Sebanyak 2,51 persen atau 807 pegawai belum melapor, dari total 32.183 pegawai Kemenkeu yang wajib lapor.
Sri Mulyani sebelumnya menegaskan akan menindak tegas pegawai di bawah kementeriannya yang tak disiplin. Bahkan bagi yang tidak menyerahkan LHKPN dan LHK akan dikenai sanksi. ***
Sumber : Pikiran Rakyat
