Soal Polemik Pembayaran Lampu Jalan di Lampung Barat, Anggota Komisi III DPRD: Evaluasi

- 11 Juni 2024, 21:07 WIB
Sekretaris PKS Lampung Barat, Nopiyadi
Sekretaris PKS Lampung Barat, Nopiyadi /Foto: ist/Waktu Lampung Online/

WAKTU LAMPUNG - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Nopiyadi, merespons soal tagihan listrik lampu penerangan jalan umum (PJU) Rp3,8 miliar per tahun namun banyak yang tak menyala.

Anggota legislatif asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung Barat itu menyarankam pemkab mengevaluasi acuan munculnya angka nilai tagihan sehingga tak merugikan para pihak, utamanya APBD.

Ia berharap, dalam perjanjian kerjasama antara PLN dan pemkab ke depan dijelaskan secara detail acuan munculnya angka tagihan sesuai pemakaian.

Misalkan, model pembayaran dilakukan berdasarkan pemakaian rill bisa dengan memasang meteran atau cara lain yang tentunya setiap bulan akan dibayarkan sesuai yang dipakai, alias yang tak menyala turut dibayar.

"Jangan memakai sistem pembayaran GU (Ganti Uang)," katanya lagi.

Dia menilai, jika memakai sistem pembayaran GU seperti saat ini, potensi kerugian Pemkab Lampung Barat cukup terbuka, karena lampu PJU di Lampung Barat banyak yang tidak berfungsi alias tak menyala.

Selain itu, pemkab diminta berbenah, salah satunya mengupdate jumlah lampu PJU yang masih berfungsi dan tidak berfungsi.

"Tapi kan tentu harus duduk bersama dengan pihak PLN untuk membicarakan hal tersebut dan saya siap dilibatkan jika diperlukan kapasitas sebagai anggota dewan," kata dia.***

Editor: Merli Sentosa


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah