Network
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Lampung Binarti Bintang dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki beberapa tujuan diantaranya mensosialisasikan persiapan Pilkada tahun 2024.
Sosialisasi diharapkan mampu menyamakan persepsi, dasar hukum PAW anggota DPRD termasuk standar operasional tersebut maupun mekanismenya.
Sosialisasi juga diharapkan mampu meminimalisir, mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi sengketa PAW serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa PAW.
Sosialisasi menghadirkan Narasumber dari Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam dan diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari Sekretaris DPRD kabupaten/kota, Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, serta perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung.***
