WAKTU LAMPUNG - Dugaan puluhan pemilih tak hadir atau absen tapi ada tanda tangan di daftar hadir di TPS 05 Pekon Hujung Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, saat pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024 lalu berbuntut saat rekapitulasi pengitungan suara di tingkat kabupaten yang di gelar KPU, Sabtu, 2 Maret 2024.
Indikasi itu memunculkan adanya suara fiktif. Jumlahnya mencapai 21 suara.
Pembahasan persoalan itu kemudian cukup memakan waktu rekapitulasi hasil pengitungan suara pemilu di Aula Kagungan Setkab Lampung Barat, kemarin.
Ironisnya, meski memakan waktu enam jam, sejak pukul 11.00 WIB-17.00 WIB, masalah itu tak membuahkan kesepakatan. Deadlock alias tak membuahkan hasil.
Bahkan enam jam itu disebut dihabiskan untuk debat kusir semata.
Persoalan itu muncul kala mendengarkan penyampaian PPK Kecamatan Belalau di hari keempat tersebut. Tak pelak, hujan interupsi tak bisa dihindarkan.
Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Barat Zeflin Erizal, tak menampik pembahasan berlangsung enam jam namun deadlock.
''Pembahasan yang dilakukan dari jam 11.00 WIB sampai jam lima sore ini tidak ada titik temu hanya debat kusir,'' katanya kepada wartawan, Sabtu, 2 Maret 2024.
Saat itu dia menyarankan agar diskors. Sebab ia menilai permasalahan tersebut harus dibahas lebih detail.
''Sama halnya seperti yang disampaikan oleh saksi partai NasDem dan PKS, lebih baik kita lakukan dulu pendinginan biar gak tegang seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh saksi partai PKS sebaiknya kita berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan dari kita masing-masing, sehingga kita bisa melanjutkan ke kecamatan-kecamatan yang lain,'' ujarnya.
Seperti diketahui, soal dugaan ada pluhan pemilih tak hadir namun ada tanda tangan di daftar hadir itu muncul ke permukaan setelah saksi pengitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 di PPK Belalau dari Partai Gerindra, Zarkoni, melapor ke Banwaslu Lampung Barat di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Jumat, 23 Februari 2024.
Zarkoni melaporkan dugaan puluhan orang tidak hadir di TPS 05 Pekon Hujung, Belalau, saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024, namun di daftar hadir ada tanda tangan.
Menurut Zarkoni, puluhan orang itu masuk di DPT setempat. Namun saat pencoblosan tidak berada di lingkungan Pekon Hujung dan Kabupaten Lampung Barat, atau tengah berada di luar daerah.
Diduga ada oknum yang menandatangani daftar hadir puluhan orang itu.
Menurutnya, kecurigaan itu muncul setelah di PPK tecatat tingkat partisipasi pemilih di TPS 05 Pekon Hujung mencapai 97,7 persen dari jumlah DPT 174.
Dari jumlah DPT itu, tercatat ada tanda tangan 166 pemilih. Rinciannya, 88 laki-laki dan 78 perempuan.
Tingkat partisipasi itulah awal mula pihaknya curiga. Sebab, menurut Zarkoni, warga di wilayh itu banyak penduduk musiman. Padahal saat ini musim kopi belum tiba.
Pihaknya lantas mengelar investigasi. Hasilnya puluhan orang diduga tak berada di wilayah itu saat pemungutan suara.
''Hasil investigasi di lapangan, sekitar 20 orang yang terindikasi berada di luar daerah. Ada pelajar di Bandar Lampung saat pencoblosan tidak ada di Lampung Barat. Ada yang di Jakarta, ada juga yang kabarnya menjadi TKI di Malaysia. Namun ternyata ada tanda tangan di daftar hadir,'' terangnya saat di konfirmasi di Kantor Bawaslu.
Dari jumlah itu, pihaknya telah menghubungi tiga nama dan mengakui berada di luar Lampung Barat saat pencoblosan.
Pihaknya berharap, Bawaslu memeroses laporan tersebut.
"Intinya kami minta laporan kami diproses agar tidak terjadi lagi hal semacam ini ke depan,'' katanya.
Sementara Ketua Bawaslu Lampung Barat, Novri Jonestama, saat dihubungi Waktu Lampung Online (jaringan Pikiran-rakyat.com), Minggu, 25 Februari 2024, mengatakan pihaknya Senin, 26 Februari 2024, menggelar rapat terkait laporan itu.
''Laporan masuk hari Jumat. Sabtu dan Minggu hari libur. Jadi besok kita akan bahas dalam rapat,'' ujarnya.***