Network
WAKTU LAMPUNG - Sebanyak satu juta formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kembali hadir pada tahun 2024. Pembukaan seleksi itu akan memprioritaskan dua bidang penerimaan, yaitu pendidikan, dan kesehatan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan persiapan pembukaan seleksi CPNS dan PPPK 2024 yang terbagi dua, yaitu 700 ribu formasi berasal dari pemerintah pusat, dan 400 ribu berasal dari pemerintah daerah.
Berkaitan dengan formasi, Menpan RB menyatakan imbauan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi PPPK tersebut.
"Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas," ujar Menpan RB Azwar Anas dalam pernyataan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 2 Maret 2023.
Azwar mengeklaim, pembukaan satu juta formasi CPNS dan PPPK adalah fasilitas untuk tenaga honorer yang sedang direncanakan mendapat penghapusan, baik di kementerian maupun lembaga pemerintah pada 28 November 2023 mendatang.
Diketahui, rencana penghapusan tenaga honorer telah tercantum dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani menteri sebelumnya, Tjahjo Kumolo, pada 31 Mei 2022 lalu.
Berdasarkan surat itu, Kemenpan RB menegaskan pemberian status kepegawaian yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.
Azwar Anas, dalam kesempatan itu, juga menyinggung soal rencana Kemenpan RB untuk menyajikan solusi jalan tengah terbaik atas kemelut tenaga honoror yang melimpah di Indonesia. Ia tak menampik, opsi pemberhentian massal tenaga honorer hanya akan mempengaruhi pelayanan publik bagi masing-masing daerah di Indonesia.
"Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu, ada banyak non-ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa," ujarnya menegaskan.
Azwar Anas menyebut perumusan solusi untuk tenaga honorer sedang digodok secara berkelanjutan, terutama dengan membuka dialog dengan berbagai pihak terkait, seperti DPR, DPD, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa," ujar Menteri PAN RB dalam siaran pers pada pekan lalu.
Azwar Anas mengeklaim, perumusan solusi dikerjakan lantaran tenaga honorer memang terbukti membantu pelayanan publik.
"Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu," ujarnya.
Atas sebab itu, Azwar Anas mengatakan sudah melakukan berbagai analisis hingga mencapai skema penataan yang disetujui seluruh pemangku kepentingan.
"Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan hingga operasional. Kami laporkan kepada Bapak Presiden," ujarnya.***
Sumber : Pikiran Rakyat
