WAKTU LAMPUNG - Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung menjadi yang terbesar selama dua tahun, 2023-2024, di antara 15 kabupaten kota di Sai Bumi Rua Jurai.
Berdasarkan data yang diterima Waktu Lampung Online, Provinsi Lampung menerima DBH sawit Rp97 miliar di tahun 2023. Sementara untuk tahun depan, 2024, angka turun menjadi Rp86 miliar.
Angka penerimaan DBH Sawit itu menempatkan Privonsi Lampung di urutan ke delapan di Sumatera.
Dari sejumlah dana itu, Pemprov Lampung menerima Rp19,6 miliar lebih di tahun 2023. Kemudian Rp17,3 miliar di tahun berikutnya, 2024.
Selebihnya, ditransfer ke 15 kabupan kota di Lampung. Setiap kabupaten kota menerima DBH sawit dengan angka bervariasi. Terbesar Rp8,6 miliar di tahun 2023 dan 7,6 miliar di tahun 2024. Sementara terkecil Rp1,8 miliar di tahun 2023 dan Rp3,9 di tahun 2024.
Berdasarkan data Pemkab Mesuji, kabupaten ini tercatat penerima DBH terbesar diantara 15 kabupaten kota lainnya. di tahun 2023, DBH Sawit Mesuji Rp8,6 miliar.
Sementara DBH Sawit Mesuji di tahun 2024 terlihat menurun menjadi Rp7,6 miliar.
Penjabat (Pj) Bupati Mesuji, Sulpakar, berterimakasih kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas DBH sawit itu. Dia juga menyebut DBH yang diterima tidak terlepas dari pera masyarakat di Kabupaten Mesuji.
"Saya dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mesuji bekerja maksimal dan tanpa mengenal waktu untuk mengejar program program dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Kementerian dan alhamdulilah usaha dan kerja keras kita sudah membuahkan hasil," ujar Sulpakar dikutip dari keterangan yang diterima.
"Kita berharap dan berusaha semoga usaha dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk meningkatkan pembangunan terus mendapatkan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat sehingga kita tidak hanya mengandalkan APBD saja, dengan semangat Bergerak Bersama Maju semua saya yakin Mesuji akan semakin maju dan jaya ke depannya," kata Sulpakar menambahkan.
Diketahui, DBH Sawit merupakan penerimaan pemerintah daerah dari penerimaan negara atas hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayahnya.
DBH Sawit salah satu penerimaan negara yang kemudian diberikan kepada pemda sebagai bagian dari transfer keuangan dari Pemerintah Pusat ke pemda.***
Laporan: Alfan S