WAKTULAMPUNG.COM - Berdasarkan data sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SiPongi, jumlah total hotspot (titik panas) di Provinsi Lampung dari Januari-September 2023 sebanyak 533 titik. Jumlah tertinggi terjadi pada September 2023, sebanyak 193 titik hotspot. Total luas kebakaran hutan tahun ini mencapai 2.992 hektare.
Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Lampung tahun 2023, di Ambassador Room Lt.2 Novotel Lampung, Selasa, 19 September 2023.
Rakor bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Karhutla. Di mana berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkirakan puncak kekeringan terjadi pada Agustus-September 2023. Hal itu akan berdampak pada resiko tinggi terjadinya Karhutla.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah melakukan berbagai upaya, baik berupa kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur maupun upaya teknis untuk pencegahan dan penanganan Karhutla tahun 2023. Antara lain, penyediaan anggaran melalui APBD Provinsi Belanja Tidak Terduga, kesiapan personil (Polisi Kehutanan berjumlah 241 orang, Masyarakat Peduli Api berjumlah 20 kelompok, masyarakat mitra Polhut berjumlah 600 orang, Relawan peduli bencana berjumlah 27 Lembaga Swadaya Masyarakat, TNI dan Polri, BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, dan kesiapan Peralatan penanganan Karhutla).
’’Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan pemerintah pusat atas kunjungannya ke Lampung dalam rapat koordinasi ini. Saya sampaikan apresiasi atas kehadirannya,’’ ucap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Gubernur Lampung menyatakan bahwa Pemprov Lampung telah mengutamakan upaya deteksi dan pencegahan dini Karhutla sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2020.
“Upaya ini melibatkan berbagai unsur, termasuk satuan wilayah, aparat daerah, stakeholder, dan masyarakat di tingkat desa/tapak guna mengurangi potensi Karhutla,” katanya.
Arinal Djunaidi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi Karhutla. Ia mengajak seluruh elemen untuk memaksimalkan kerjasama dalam pencegahan Karhutla, dengan meningkatkan peran masyarakat melalui pembinaan Kelompok serta pemegang izin pemanfaatan hutan.
Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa dirinya dulu menginisiasi Taman Nasional Way Kambas sebagai pusat untuk pengembangan Badak dan saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Gubernur juga sudah menginisiasi pembuatan kanal sebagai pembatas antara kawasan taman nasional dan pemukiman penduduk, agar tidak terjadi perambahan hutan secara liar.
Gubernur Lampung berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dalam hal pengelolaan kawasan hutan, baik yang berstatus taman nasional ataupun kawasan hutan lindung, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaannya. Sinergi dan Koordinasi antara pusat dan daerah, khususnya provinsi dan kabupaten/kota akan menghasilkan satu kekuatan dan kebersamaan yang akan berdampak terhadap kelancaran pencegahan dan penanganan Karhutla di Provinsi Lampung.
’’Saya ingin kita bersama-sama menciptakan terjadinya kekuatan yaitu persatuan. Bagaimana persatuan akan timbul kalau kita nggak bersama, ini perlu saya ingatkan!’’ ujar Arinal Djunaidi menegaskan.
Gubernur Lampung juga mengingatkan agar kawasan hutan Lindung seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, Kawasan Hutan Lindung Way Kanan, betul-betul dipelihara dan dijaga dengan maksimal agar fungsi hutan tetap terjaga dengan baik.
’’Saya ingin supaya luas hutan Provinsi Lampung dan luas kawasan tetap harus kita jaga secara maksimal dan berfungsi kawasannya,’’ ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam Brigjen Pol Drs. Lakoni S.H, M.H. yang bertindak sebagai pimpinan Rakor Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Lampung 2023, menyampaikan ringkasan rakor yang akan dilaksanakan.
Lakoni menyampaikan bahwa rakor merupakan salah satu tugas dari Kemenkopolhukam yaitu: mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan Karhutla, mengkoordinasikan pengendalian serta upaya penanggulangan Karhutla, melaksanakan pantauan dan evaluasi Karhutla.
Lakoni lalu menyampaikan closing statement Menkopolhukam Mahdfud MD tentang Karhutla. Pertama, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar bersinergi dan saling membantu dalam mengantisipasi Karhutla. Kedua, segera selesaikan hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi terkait Karhutla di wilayah masing-masing.
Selanjutnya, Perwakilan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup Ir. Thomas Tandi Bua A.N. M.Sc. sebagai Direktur Pengendalian Karhutla memaparkan data tentang Karhutla di Indonesia dan Provinsi Lampung tahun 2023, sekaligus Manajemen Pengendalian Karhutla di Indonesia Sepanjang Tahun 2023.
Paparan dilanjutkan oleh Perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang manajemen penanggulangan bencana akibat Kebakaran hutan dan lahan.
Selanjutnya, Deputi V Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam menyampaikan beberapa saran dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan Karhutla di Provinsi Lampung tahun 2023.***