WAKTU LAMPUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Provinsi Lampung, mengaku siap menganggarkan Rp75 miliar untuk peningkatan badan jalan patroli ke wilayah Wayharu Kecamatan Bengkunat yang di dalamnya ada empat pekon, yakni yaitu Pekon Wayharu, Bandardalam, Siringgading, dan Waytiyas.
Kendati begitu, hingga kini pembangunan atau peningkatan jakan menuju ke Wayharu itu belum diizinkan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS).
Sebab, sampai dengan Selasa, 9 Mei 2023, izin untuk peningkatan badan jalan jalur patroli Sumberrejo-Wayharu belum juga diterbitkan pihak BBTNBBS.
Kabid Bina Marga, Andrian Sani, mendampingi Plt. Kepala DPUPR, Murry Menako, mengaku jika Pemkab Pesisir Barat menempuh berbagai upaya agar izin dari BBTNBBS untuk membuka keterisoliran wilayah empat pekon yang ada dalam wilayah Wayharu Kecamatan Bangkunat yaitu Pekon Wayharu, Bandardalam, Siringgading dan Waytiyas terbit.
Sejauh ini, pihaknya telah menaksir total anggaran yang bakal digunakan untuk peningkatan jalan partoli menuju Wayharu plus pembangunan jalan lingkar di dalam wilayah Wayharu, yakni mencapai Rp75 miliar.
Kabid Andrian Sani menegaskan sejumlah dana itu siap dieksekusi DPUPR dengan memulai peningkatan badan jalan hingga dalam bentuk Base B jika sudah mendapat izin dari pihak TNBBS.
Namun lagi-lagi, rencana yang dirancang itu terganjal izin dari TNBBS.
Baca Juga: Warga 4 Pekon Terisolir di Wayharu Pesisir Barat Hingga Kini Belum Menikmati Listrik PLN
"Saat ini kita (DPUPR) benar-benar masih terhambat oleh izin dari TNBBS," kata Kabid Sani.
Menurut Sani, jika izin dari TNBBS berhasil diterbitkan, maka pelaksanaan peningkatan badan jalan bisa langsung dimulai. Bahkan, pengerjaan infrastruktur jalan lainnya didalam di empat pekon yang masuk dalam wilayah Wayharu juga bisa mengikuti.
“Setidaknya jika ditotalkan anggaran yang kita butuhkan untuk pembangunan jalan Wayharu secara keseluruhan menghabiskan dana sekitar Rp75 Miliar untuk peningkatan badan jalan jalur patroli sepanjang 4,8 KM dan pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan empat pekon didalam Wayharu dengan total sepanjang 16,5 KM,” ucap Sani merincikan.
“Dengan jumlah sungai yang harus dibangun jembatan sebanyak tujuh. Empat didalam kawasan TNBBS dan tiga lainnya masuk dalam wilayah Wayharu,” paparnya.
Menurut Sani, tentu pembangunan yang membutuhkan anggaran sedemikian besarnya, dapat diwujudkan dengan sistem bertahap dalam setiap tahun anggaran.
"Tidak mungkin bisa terwujud sekaligus. Dengan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pembangunan infrastruktur jalan Wayharu bisa kita realisasikan bertahap,” katanya menjelaskan.
Masih kata Sani, pada dasarnya Pemkab Pesibar melalui DPUPR sangat serius dalam hal melakukan peningkatan badan jalan di jalur patroli menuju Wayharu.
Hal itu dibuktikan dengan komitmen Pemkab Pesibar pada Tahun 2022 lalu yang mengalokasi anggaran sebesar Rp4 Miliar untuk peningkatan badan jalan di jalur patroli persisnya mulai dari Jembatan Sungai Waycanguk hingga batas akhir TNBBS. “Namun sayangnya anggaran tersebut tidak direalisasikan terkendala izin dari TNBBS. Akhirnya pada saat itu TNBBS hanya memberikan izin rehabilitasi dua jembatan, itupun dilakukan secara manual," ujarnya.
Pihaknya berharap agar permasalahan izin dari TNBBS untuk peningkatan badan jalan di jalur patroli bisa segera diterbitkan. Sehingga upaya Pemkab Pesibar untuk mewujudkan harapan masyarakat Wayharu membuka keterisolirannya bisa dilaksanakan.
"Akses jalan adalah hal yang paling diidamkan masyarakat di empat pekon di Wayharu sejak zaman sebelum Indonesia merdeka," katanya mengakhiri.***
Laporan: Novan Erson